PAS Gasal PPKN Kelas X 2018

PAS Gasal PPKN Kelas X 2017/2018

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Program Keahlian : Semua Progran Keahlian
Kelas / Semester : X / Gasal
Hari, Tanggal         : Selasa, 5 Desember 2017
Waktu                 : 09.30 – 11.00 (90 menit)

I. Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban A, B, C, D atau E yang Anda anggap paling benar!

1. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia di atur sepenuhnya di dalam UUD RI 1945 Yaitu pembagian kekuasaan............
A. Horizontal D. Vertikal
B. Horizontal dan Vertikal E. Eksekutif, legislatif dan Yudikatif
C. Konsttitutif

2. Nilai Spiritualitas hendaknya menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar...
A. Mewujudkan keadilan D. Pelayanan tidak diskriminatif
B. Mencapai hakikat pancasila E. Menjunjung kemerdekaan
C. Tidak melakukan aktifitas di luar wewenangnya

3. Pada pemerintahan daerah berlangsung pula pembagian kekuasaan secara vertikal yang di tentukan oleh.....
A. Pemerintahan Kota D. Pemerintahan Daerah
B. Pemerintahan Provinsi E. Pemerintahan Pusat
C. DPRD

4. .Nilai hakiki yang termanifestasikan dalam simbol-simbol kehidupan bangsa lambang pemersatu bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa merupakan pancasila sebagai...
A. Dasar kegiatan negara D. Falsafah Negara
B. Pemberian otonomi daerah E. Ideologi Terbuka
C. Kedaulatan negara

5. Perbedaan secara umum demokrasi di negara barat dan di negara Indonesia yaitu...
A. Toleransi antar umat D. Kemakmuran rakyat
B. Keadilan dan peradaban E. Penegakan hukum
C. Permusyawaratan rakyat

6. Bersikap positip terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka, adalah....
A. Menyerap semua nilai yang masuk D. Terbuka terhadap  perubahan
B. Menyaring budaya-budaya asing yang masuk E. Mengembangkan prinsip toleransi
C. Mengembangkan kehidupan demokrasi

7. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter adalah kekuasaan...
A. Eksekutif D. Konstitutif
B. Yudikatif E. Moneter
C. Moneter

8. Kekuasaan yang dijalankan oleh MPR, Mengubah dan menetapkan UUD Disebut kekuasaan....
A. Eksekutif D. Eksaminatif
B. Yudikatif E. Legislatif
C. Konstitutif

9. Pembagian kekuasaan secara horizontal pada tingkatan pemerintahan daerah berlangsung antara lembaga-lembaga sederajat, yaitu antara...
A. Pemda dan DPRD D. Pemprov dan DPRD Prov
B. Pemkot dan DPRD Kota E. Pemprov dan pemkot
C. Pemda dan pemkot

10. Apabila Presiden dan Wapres tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah...
A. Menlu, Mendagri dan Menhankam D. Menlu, Menhankam dan sekneg
B. Menlu, Men HAM E. Mendagri, Menkopolhukam
C. MenMenhankam

11. Pedoman untuk menentukan kewarganegaraan seseorasng berdasarkan pada pertalian darah disebut...
A. Ius Soli D. Ius Sanguinis
B. Ius Paus E. Apatride
C. Bipatride

12. Berikut ini cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia sesuai UU No. 12 Tahun 2006, Kecuali...
A. Pemberian D. Kelahiran
B. Pembelian E. Permohonan
C. Perkawinan

13. Salah satu persyaratan dalam permohonan kewarganegaraan...
A. Berkewarganegaraan ganda D. Menyatakan janji setia pada negara lain
B. Tinggal menetap selama 5 Tahun E. Memiliki paspor negar lain
C. Lahir dan tinggal di luar negeri

14. Hak seseorang untuk dapat memilih menjadi warga negara tertentu di sebut...
A. Bipatride D. Apatride
B. Hak repudiasi E. Naturalisasi
C. Hak opsi

15. Pejabat yang berwenang untuk memutuskan permohonan kewarganegaraan adalah....
A. Presiden D. DPR
B. MPR E. Menteri
C. Pejabat berwenang sesuai UU

16. Permohonan untuk menjadi warga negara dari suatu negara tertentu di sebut...
A. Apatride D. Bipatride
B. Hak Opsi E. Hak epudiasi
C. Naturalisasi

17. Pedoman untuk menentukan kewarganegaraan berdasar tempat lahir adalah...
A. Ius Soli D. Ius Sanguinis
B. Ius Constitutum E. Ius Consitusi
C. Bipatride

18. Dalam sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai....
A. Kekuatan utama D. Komponen pendukung
B. Kekuatan mayoritas E. Kekuatan segalanya
C. Kekuatan luar

19. Mereka yang berdasar hukum tertentu merupakan anggota dari suatu negara di namakan...
A. Penduduk D. Orang asing
B. Warga negara E. Bukan penduduk
C. Bukan warga negara

20. Orang yang menetap dalam suatu wilayah disebut....
A. Penduduk D. Bukan penduduk
B. Warga negara E. Bukan warga negara
C. Rakyat

21. Lembaga yang memberikan putusan kepada MPR untuk memberhentikan Presiden karena telah melanggar konstitusi adalah...
A. Mahkamah agung D. Mahkamah Konstitusi
B. Pengadilan Militer E. DPR
C. BPK

22. Hak menyampaikan pendapat di muka umum yang tidak diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 adalah...
A. Mimbar bebas D. Pawai
B. Unjuk rasa E. Arak-arakan
C. Rapat Umum

23. Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia di atur dalam ....
A. Pancasila D. UUD RI
B. Pembukaan UUD 1945 E. Pasal 30 ayat 1 UUD RI 1945
C. Pasal 28 E ayat 3 UUD RI

24. Sruktur politik dalam suasana pemerintahan biasa disebut....
A. Infra struktur D. Legal Sruktur
B. Ilegal Struktur E. Ekstra struktur
C. Supra struktur

25. Contoh partisipasi politik yang sesuai aturan adalah....
A. Tidak menggunakan hak pilih D. Mencalonkan diri sebagai presiden
B. Menggunakan hak pilih dalam pemilu E. Memberikan suara kepada semua parpol
C. Apatis terhadap pemilu

26. Lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang adalah....
A. MK D. MA
B. MPR E. Yudikatif
C. Legislatif

27. Lembaga yang berwenang melaksanakan undang-undang dan menyelenggarakan negara...
A. Eksekutif D. Legislatif
B. Yudikatif E. DPR
C. MPR

28. Lembaga negara yang mengemban funsi Judicial Review atas undang-undang adlah....
A. MA D. MK
B. DPR E. MPR
C. Komisi Pemilihan Umum

29. Kekuasaan yang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri adalah...
A. MPR D. DPR
B. Presiden E. Pemilu
C. DPR dan MPR

30. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam memberikan kewenangan kepada pemerintah pusat adalah....
A. Perencanaan dan poengendalian pembangunan D. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
B. Menjamin kualitas pelayanan umum bagi semua warga E. Penyelengaraan trantib
C. Penyediaan sarana dan prasarana

31. Tujuan diberikannya kewenangan pada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah yaitu....
A. Menghormati dan menghargai berbagai kearifan lokal dan nasional D. Perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional
B. Dana perimbangan keuangan E. Sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara
C. Pembinaan dan pemberdayaan SDM

32. Desentralisasi sebagai penyerahan wewenang pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah di sebut...
A. Dekonsentrasi D. Devolusi
B. Centerum E. Otonomi daerah
C. Yurisprudensi

33. Pada saat sekarang ini pemilihan kepala Daerah dilakukan oleh.....
A. Dipilih oleh parpol D. Dilih langsung oleh rakyat
B. Pengangkatan kepala daerah E. Dipilih oleh pemuka masyarakat
C. Dipilih oleh DPR

34. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan...
A. Asas otonomi dan tugas pembantuan D. Keterbukaan dan akuntabilitas
B. Kepastian hukum daan demokrasi E. Pemerataan dan pembagian kekuasaan
C. Keseimbangan dan pembagian keuntungan

35. Menurut UU RI No. 13 Tahun 2012 Keistimewaan yogyakarta, kecuali...
A. Tata cara pengisian jabatab, kedudukan, tugas, wewenang gub dan wagub D. Kelembagaan pemerintah DIY
B. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji E. Kebudayaan
C. Pertanahan

36. Berdasarkan UU RI No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam, Keistimewaan Aceh meliputi....
A. Penyelengaraan kehidupan adat yang bersendikan ajaran islam D. Penyelenggaraan pemerintah yang transparan
B. Sarpras penunjang warga E. Luas wilayah kerja
C. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli aceh

37. Dibawah ini kelemahan desentralisasi kecuali...
A. Besarnya badan-badan struktur pemerintah yang membuat struktur tambah komplek D. Keseimbangan macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu
B. Mendorong timbulnya paham kedaerahan E. Keputusan yang diambil terlalu lama
C. Dapat diadakan pembedaan dan pengkhususan

38. Dibawah ini kelebihan desentralisasi kecuali...
A. Struktur organisasi merupakan pendelegasian wewenang D. Besarnya badan-badan strukturalmembuat tambah koplek struktur
B. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan E. Hubungan yang harmonis antara pemda dan pemerintah pusat
C. Dalam masalah mendesak pemda tidak harus menunggu dari pusat

39. Secara etimologis desentralisasi adalah...
A. Penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah D. Sesuatu hal yang terlepas dari pusat
B. Pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah didalamnya E. Penyerahan wewenang dari pusat ke daerah 
C. Penyerahan kekuasaan

40. Hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan yang sudah dibuat dengannya, merupakan pengertian otonomi menurut...
A. Fransen D. J Wahong
B. Ateng Syarifudin E. Kelompok anglo saxon
C. Kelompok kontinental

41. Kekuasaan negara menurut Jhon Locke adalah ...
A. Legislatif, eksekutif, yudikatif D. Federatif, yudikatif, konstitutif
B. Legislatif, eksekutif, federatif E. Legislatif, eksekuitif
C. Legislatif, eksekutif, konstitutif

42. Teori trias politika diperkenalkan oleh ...
A. Montesquieu     D. Miriam budiharjo
B. Jhon Lock E. Abraham Lincoln
C. Adam smith

43. Yang termasuk kekuasaan horizontal di indonesia yaitu, kecuali
A. Konstitutif D. Eksaminatif
B. Eksekutif E. Federatif
C. Legislatif

44. Keberadaan kementrian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam UUD Negara Republik Indonesia, pasal ...
A. Pasal 16 UUD Tahun 1945 D. Pasal 19 UUD Tahun 1945

B. Pasal 17 UUD Tahun 1945 E. Pasal 12 UUD Tahun 1945

C. Pasal 18 UUD Tahun 1945

45. Wilayah laut yang dihitung selebar 200 mil dari garis dasar laut wilayah Indonesia disebut .....
A. Zona ekstrateritorial D. Zona landas kontinen
B. Zona Ekonomi Ekslusif E. Zona interitorial
C. Zona Laut teritorial

46. Status penduduk dan bukan penduduk dibedakan berdasarkan hubungan seseorang dengan .......
A. Sosial D. Wilayah
B. Budaya E. Kekuasaan
C. Hukum

47. Kebebasan memeluk agama diatur dalam UUD RI Tahun 1945 pasal .......
A. 27 D. 28
B. 29 E. 30
C. 31

48. Kerukunan umat beragama pada zaman majapahit digambarkan dalam kitab...
A. KUHP D. UU
B. Sutasoma E. Negara kertagama
C. KUHAP

49. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan .......
A. UU D. TAP MPR
B. Peraturan pemerintah E. Peraturan menteri
C. Keputusan presiden

50. Dengan diberlakukanya otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai wewenag yang besar, sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang . . . 
A. Membantu pejabat di daerah D. Meringankan beban masyarakat
B. Meringankan pemerintah pusat E. Menguntungkan pejabat daerah
C. Sesuai aspirasi masyarakat di daerah 






SELAMAT BELAJAR!!!

Tweet

Subscribe to receive free email updates: